1.
Berikut ini merupakan jenis jenis
hukum.
i.
Ius constitutum
iv. Hukum Privat
ii.
Hukum materiil
v. Hukum publik
iii.
Ius constituendum
vi. Hukum formil
Jenis
jenis hukum menurut isinya yaitu . . . .
a.
i dan iii
c. iv dan v
b.
ii dan iv
d. v dan vi
2.
Berdasarkan soal no 8, jenis-jenis
hukum menurut waktu berlakunya yaitu . . . .
a.
i dan iii
c. iv dan v
b.
ii dan iv
d. v dan vi
3.
Pasangan yang benar yaitu . . . .
a.
Sebagai penjamin kepastian hukum –
kedudukan norma dalam masyarakat
b.
Menjamin ketertiban dalam
masyarakat – fungsi hukum
c.
Ajaran yang berasal dari Tuhan –
norma kesusilaan
d.
Hukum tata negara – hukum politik
4.
Arti kemerdekaan bagi suatu bangsa
yaitu . . . .
a.
Dapat hidup bebas
b.
Dapat hidup bebas dari penindasan
bangsa lain
c.
Dapat melakukan invasi ke negara
lain
d.
Dapat hidup dengan bangsa bangsa
didunia
5.
Bukti sejarah bahwa pemuda menjadi
motor penggerak perjuangan bangsa pada masa penjajahan yaitu . . . .
a.
Mampu mendirikan organisasi
nasional
b.
Berani melawan penjajah
c.
Berjuang tanpa mengenal lelah
d.
Mempersatukan bangsa melalui ikrar
sumpah pemuda
6.
Badan yang dibentuk oleh Jepang
untuk mempersiapkan UUD negara jika suatu saat Indonesia merdeka, yaitu . . . .
a.
BPUPKI
c. Dokuritzu Zyunbi Inkai
b.
PPKI
d. KNIP
7.
Pada saat pembentukannya, anggota
BPUPKI berjumlah . . . . orang
a.
60
c. 66
b.
62
d. 72
8.
BPUPKI mengadakan sidang pertama
pada tanggal . . . .
a.
28 April 1945
b.
29 April 1945
c.
29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
d.
10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945
9.
Urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat adalah sbb, kecuali
:
a.
Pertahanan dan keamanan
b.
Moneter dan fiscal nasional
c.
Kesejahteraan dan politik dalam
negeri
d.
Agama, yustisi, politik luar
negeri
10. Urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan diatur dalam UU no 32 tahun 2004
pasal :
a.
10 ayat (3)
b.
10 ayat (4)
c.
13 ayat (2)
d.
13 ayat (3)
11. Urusan
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah yang bersangkutan merupakan urusan
pemerintahan provinsi yang bersifat :
a.
Wajib
b.
Pilihan
c.
Alternatif
d.
Wajar
12. Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 18 UU no 32
tahun 2004 antara lain :
a.
Pengendalian lingkungan hidup
b.
Pelayanan administrasi
c.
Pelayanan di bidang ketenagakerjaan
d.
Ikut serta dalam pertahanan
kedaulatan negara
13. Pemerintah
daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah terdiri :
a.
Dinas daerah dan sekretaris daerah
b.
Gubernur, dinas daerah, dan
sekretais daerah
c.
Bupati atau walikota dan perangkat
daerah lainnya
d.
Gubernur, bupati atau
walikota dan perangkat daerah
14. Maksud
dan tujuan membuat kebijakan public adalah sbb, kecuali :
a.
Mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
b.
Melindungi hak masyarakat
c.
Mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat
d.
Memberikan kekuasaan tanpa batas
pada daerah
15. Menaati
peraturan daerah berarti menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
karena hasil musyawarah tsb merupakan :
a.
Kebulatan pendapat penyelenggara
pemerintah
b.
Kesepakatan bersama seluruh rakyat
c.
Kebulatan pendapat dari pimpinan
daerah
d.
Kesepakatan seluruh rakyat melalui
wakilnya di DPRD
16. Suatu
peraturan daerah dikatakan sah apabila :
a.
Dinyatakan telah berlaku
b.
Diajukan atau diputuskan dalam
sidang DPRD
c.
Diumumkan kepada masyarakat umum
d.
Disetujui DPRD dan disahkan kepala
daerah
17. Pelaksanaan
otonomi daerah disara lebih memberatkan pemerintah daerah yang :
a.
Memiliki jumlah penduduk yang
besar
b.
Memiliki wilayah yang luas
c.
Tidak memiliki sumber pendapatan
daerah
d.
Wilayahnya tidak memiliki lahan
yang cukup
18. Makna
kesanggupan berperan serta untuk pelaksanaan pembangunan adalah :
a.
Kesanggupan dalam mengisi
pembangunan disegala bidang
b.
Kesediaan membantu pemerintahan
dalam mensukseskan pembangunan nasional
c.
Kesdiaan dan kemampuan berperan
serta untuk melaksanakan pembangunan
d.
Kepercayaan pada diri sendiri dan
kesediaan dalam pelaksanaan pembangunan
19. Partisipasi
dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan public di daerah sangat
penting, karena :
a.
Pemerintah akan mudah memaksa
masyarakat agar mematuhi kebijakan politik tersebut
b.
Pemerintah dan masyarakat harus
bekerjasama demi terwujudnya kesejahteraan bersama
c.
Masyarakat berhak menuntut segala
kebutuhannya pada pemerintah
d.
Masyarakat adalah objek pelaksaan
kebijaksanaan pemerintah
20. Contoh
peran serta masyarakat dlm pemerintahan adalah :
a.
Membantu petugas sensus penduduk
dalam mendata jumlah penduduk
b.
Melaksanakan sistem keamanan
lingkungan di kampungnya
c.
Membentuk kelompok organisasi
karang taruna
d.
Memelihara dan ikut melestarikan
hewan langka
21. Pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh :
a.
Badan Perwkilan Desa
b.
Lembaga Musyawarah Desa
c.
Anggota masyarakat desa
d.
Lembaga Pemberdayaan Masyrakat
Desa
22. Sukses
tidaknya pembangunan nasional sangat bergantung pada :
a.
Pemerintah
b.
Bangsa/ Negara
c.
Masyarakat
d.
Segenap masyarakat Indonesia
23. Keberhasilan
pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya keadilan social sangat ditentukan
oleh :
a.
Sarana dan prasarana yang ada
b.
Kemajuan teknologi modern
c.
Besarnya dana yang tersedia
d.
Partisipasi seluruh warga Negara
dan pemerintah
24. Bentuk
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijkan public adalah :
a.
Member kesaksian dalam dengar
pendapat public
b.
Ikut serta dalam berdemonstrasi
c.
Menulis surat kepada anggota dewan
d.
Berusaha meyakinkan pemerintah
yang terkait agar menyetujuiya
25. Sumber
daa utama bagi pembangunan nasional di Indonesia yang berasal dari rakyat
terutama :
a.
Devisa impor
b.
Ekspor impor
c.
Jasa
d.
Pajak
26. Kegiatan
yang mencerminkan pelaksaan otonomi daerah di lingkungan sekolah, contohnya :
a.
Peserta didik membantu guru dalam
menyusun silabus untuk pelajaran
b.
Peserta didik melksanakan
kebersihan kelas sesuai jadwal piket yang berlaku
c.
Peserta didik mengatur keperluan
uang saku sendiri untuk membantu orang tua
d.
OSIS menyusun jadwal pelajarannya
sendiri
27. Sikap
mengembangkan kemampuan diri dalam pembangunan, antara lain :
a.
Suka bekerja keras untk mengambil
hati pemimpin
b.
Menuntut dikembangkannya sikap
demokratis
c.
Engembangkan usaha untuk meraih
keuntungan
d.
Mengembangkan kecerdasan yang
tingi
28. Daerah
diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah Negara
kesatuan dengan sistem :
a.
Sentralisasi
b.
Desentralisasi
c.
Dekonsentrasi
d.
Otonomi
29. Penyelenggaraan
urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh guernur di daerah dalam bentuk :
a.
APBN
b.
APBD
c.
Pendapatan asli daerah
d.
Pinjaman luar negeri
30. Berikut
yang bukan merupakan pendapatan asli
daerah adalah :
a.
Retribusi
b.
Jasa giro
c.
Pendapatan bunga
d.
Pajak listrik
31. Peraturan
calon independen tentang bupati/walikota, gubernur bahkan presiden dan wakil
presiden yang ternyata menimbulkan pro dan kontra merupakan tanggung jawab :
a.
Presiden
b.
MK
c.
MA
d.
Partai politik
32. Kebijakan
yang menyangkut kepentingan orang banyak disebut kebijakan :
a.
Moneter
b.
Luar negeri
c.
Public
d.
Fiscal
33. Peraturan
pemerintah no 104 tahun 2004 mengatur tentang :
a.
Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah
b.
Dana Perimbangan
c.
Tugas Pembantuan
d.
Pinjaman Daerah
34. Berikut
ini adalah tugas dan wewenang DPRD, kecuali
:
a.
Memilih anggota MPR yang berasal
dari utusan daerah
b.
Melaksanakan pengawasan
pelaksanaan peraturandaerah
c.
Menampung dan menindaklanjuti
aspirasi daerah dan masyarakat
d.
Membuat APBD
35. Alat
kelengkapan DPRD terdiri dari :
a.
Pimpinan, komisi, dan panitia
anggaran
b.
Pimpinan, wakil pimpinan, dan
komisi
c.
Ketua, komisi, dan panitia khusus
d.
Pimpinan, komisi dan panitia ad hoc
36. Berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan berlaku bahwa otonomi daerah harus
dilaksanakan dalam semangat Negara :
a.
Federasi
b.
Kesatuan
c.
Serikat
d.
Konfederasi
37. Berikut
ini adalah daerah provinsi di wilayah Negara Indonesia yang merupakan hasil
pemekaran setelah diberlakukannya UU pemerintahan daerah yang baru, kecuali :
a.
Bangka Belitung
b.
Maluku utara
c.
NAD
d.
Banten
38. Respos
masyarakat terhadap sebuah kebijakan public terbagi tiga, yaitu positif,
negatif, dan antisipatif. Respons masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
a.
Menyampaikan saran, dan usul
secara lisan maupun tulisan
b.
Menolak peraturan karena tidak
sesuai dengan keinginannya
c.
Tidak mendukung atau menolak
peraturan perundangan
d.
Menolak karena dapat merugikan
kepentingannya
39. Perda
yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerahada yang tertulis dan ada yang tidak
tertulis. Perda yang tidak tertulis dinamakan :
a.
Konvesi
b.
Konvensitas
c.
Konferensi
d.
Konfeksi
40. Dalam
pemilihan kepala daerah, asas pemilihan umum yang dipakai adalah :
a.
Luber dan tegas
b.
Luber dan jurdil
c.
Keadilan dan demokratis
d.
Kejujuran dan transparasi
41. Pelaksanaan
otonomi daerah tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, tetapi
juga berlaku di tingkat desa, dimana kepala desa tidak lagi menjadi bawahan
camat, tetapi langsung menjadi bawahan :
a.
BPD
b.
Wedono
c.
Walikota
d.
Bupati
42. Keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mecakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, hankam,
peradilan, moneter, fiscal, agama, dan kewenangan lainnya yang akan ditetapkan
dengan peraturan pemerintah disebut otonomi :
a.
Pusat
b.
Nyata
c.
Luar
d.
Daerah
43. Sasaran
yang ingin dicapai dalam otonomi daerah adalah seperti berikut, kecuali :
a.
Mengahabiskan potensi daerah yang
bersangkutan
b.
Kesetaraan hubungan pusat dan
daerah
c.
Meningkatkan rasa bangga,
demokrasi, dan kesejahteraan daerah
d.
Meningkatkan pelayanan public dan
pengembangan kreatiftas masyarakat
44. Berikut
ini merupakan dampak negative dari pelaksanaan otonomi daerah adalah :
a.
Munculnya sikap egosentrisme di
daerah
b.
Pembangunan di daerah melebihi di
pusat
c.
Berkembangnya tindak kejahatan di
tingkat pusat
d.
Hilangnya koruspi, kolusi, dan nepotisme
di pusat
45. Dengan
diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan yang luas dalam
hal :
a.
Mengelola daerah sesuai potensi
yang dliki
b.
Politik luar negeri yang bebas
aktif
c.
Pembuatan kebijakan moneter dan
pascal
d.
Pembuatan kebijakan dalam bidang
hankam
46. Factor
pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah :
a.
Kemampuan pejabat daerah dalam
mengelola daerah
b.
Sikap mental dan partisipasi
seluruh warga Negara
c.
Pengawaan dari masyarakat lewat
media massa dan lembaga politik
d.
Ketersediaan dana dari pemerintah
pusat dan bantuan luar negeri
47. Kebijakan
public yang dibuat pemerintah daerah harus berorientasi pada :
a.
Kondisi lingkungan alam daerah
b.
Kepentingan rakyat di daerah
c.
Kebutuhan pemerintah daerah
d.
Kehendak kepala daerah
48. BPD
memiliki fungsi seperti berikut ini, kecuali
:
a.
Menampung aspirasi rakyat
b.
Memilih kepala desa
c.
Membuatperaturan desa
d.
Mengayomi adat istiadat
49. Berikut
hasil siding PPKI pada tangga 18 Agustus 1945, kecuali . . . .
a.
Menetapkan Undang-undang
b.
Menetapkan Undang-Undang Dasar
c.
Mengangkat Ir. Soekarno sebagai
presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden
d.
Untuk sementara tugas presiden
dibantu oleh sebuah Komite Nasional
50. Kekuasaan
suatu negara untuk menjalin kerja sama dengan negara lain disebut . . . .
a.
Kedaulatan
b.
Kedaulatan ke dalam
c.
Kedaulatan ke luar
d.
Kedaulatan rakyat
51. Peraturan
hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, yaitu . . . .
a.
Norma agama
b.
Norma kesopanan
c.
Norma hukum
d.
Norma kesusilaan
52. Hukum
bersifat memaksa artinya . . . .
a.
Hukum merupakan aturan-aturan
untuk mengatur masyarakat
b.
Hukum dapat memaksa anggota masyarakat
untuk mematuhinya
c.
Hukum dapat memberikan sanksi
kepada anggota masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada
d.
Masyarakat agar tertib dan teratur
perlu diatur dengan hukum
53. Keadilan
yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasanya disebut . . . .
a.
Keadilan distributif
b.
Keadilan komutatif
c.
Keadilan social
d.
Keadilan hukum
54. Perhatikan
pernyataan berikut!
i.
Penegakan hukum
ii.
Menjamin kepastian hukum
iii.
Menjamin keadilan social
iv.
Berfungsi pengayoman
Dari 4 pernyataan tersebut, yang termasuk
fungsi hukum yaitu . . . .
a.
i, ii dan iii
b.
ii, iii dan iv
c.
i, iiii dan iv
d.
i, ii dan iv
55. Menurut
sumbernya, hukum terdiri dari . . . .
a.
Hukum undang-undang dan hukum
kebiasaan
b.
Hukum undang-undang, hukum
kebiasaan dan traktat
c.
Hukum undang-undang, hukum
kebiasaan dan yurisprudensi
d.
Hukum undang-undang, hukum
kebiasaan, traktat dan yurisprudensi
56. Pembukaan
jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang undang secara sistematis dan
lengkap disebut . . . .
a.
Yurisprudensi
b.
Kodifikasi
c.
Traktat
d.
KUHAP
57. Berikut
pembagian hukum menurut waktu berlakunya, kecuali . . . .
a.
Ius constituendum
b.
Ius constitutum
c.
Hukum asasi
d.
Ius sanguinis
58. Hukum
yang mengatur tata cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat alat perlengkapan
negara disebut . . . .
a.
Hukum tata negara
b.
Hukum tata usaha negara
c.
Hukum pidana
d.
Hukum sipil
59. Kekuasaan
kehakiman diatur dalam UUD 1945 . . . .
a.
Pasal 24 dan 25
b.
Pasal 26
c.
Pasal 27 ayat 1
d.
Pasal 28
60. Berikut
ini merupakan jenis jenis norma yang berlaku dalam masyarakat kecuali . . . .
a.
Norma agama
c. Norma kesopanan
b.
Norma adat
d. Norma hukum
Tidak ada komentar :
Posting Komentar