1. Partisipasi dan proaktif masyarakat dalam
perumusan kebijakan public di daerah sangat penting, karena :
a. Pemerintah akan mudah memaksa masyarakat agar
mematuhi kebijakan politik tersebut
b. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama
demi terwujudnya kesejahteraan bersama
c. Masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya
pada pemerintah
d. Masyarakat adalah objek pelaksaan
kebijaksanaan pemerintah
2. Contoh peran serta masyarakat dlm pemerintahan
adalah :
a. Membantu petugas sensus penduduk dalam mendata
jumlah penduduk
b. Melaksanakan sistem keamanan lingkungan di
kampungnya
c. Membentuk kelompok organisasi karang taruna
d. Memelihara dan ikut melestarikan hewan langka
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
desa dilakukan oleh :
a. Badan Perwkilan Desa
b. Lembaga Musyawarah Desa
c. Anggota masyarakat desa
d. Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Desa
4. Sukses tidaknya pembangunan nasional sangat
bergantung pada :
a. Pemerintah
b. Bangsa/ Negara
c. Masyarakat
d. Segenap masyarakat Indonesia
5. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju
terwujudnya keadilan social sangat ditentukan oleh :
a. Sarana dan prasarana yang ada
b. Kemajuan teknologi modern
c. Besarnya dana yang tersedia
d. Partisipasi seluruh warga Negara dan
pemerintah
6. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijkan public adalah :
a. Member kesaksian dalam dengar pendapat public
b. Ikut serta dalam berdemonstrasi
c. Menulis surat kepada anggota dewan
d. Berusaha meyakinkan pemerintah yang terkait
agar menyetujuiya
7. Sumber daa utama bagi pembangunan nasional di
Indonesia yang berasal dari rakyat terutama :
a. Devisa impor
b. Ekspor impor
c. Jasa
d. Pajak
8. Kegiatan yang mencerminkan pelaksaan otonomi
daerah di lingkungan sekolah, contohnya :
a. Peserta didik membantu guru dalam menyusun
silabus untuk pelajaran
b. Peserta didik melksanakan kebersihan kelas
sesuai jadwal piket yang berlaku
c. Peserta didik mengatur keperluan uang saku
sendiri untuk membantu orang tua
d. OSIS menyusun jadwal pelajarannya sendiri
9. Sikap mengembangkan kemampuan diri dalam
pembangunan, antara lain :
a. Suka bekerja keras untk mengambil hati
pemimpin
b. Menuntut dikembangkannya sikap demokratis
c. Engembangkan usaha untuk meraih keuntungan
d. Mengembangkan kecerdasan yang tingi
10. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan
rumah tangga sendiri adalah Negara kesatuan dengan sistem :
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Dekonsentrasi
d. Otonomi
11. Respos masyarakat terhadap sebuah kebijakan
public terbagi tiga, yaitu positif, negatif, dan antisipatif. Respons
masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
a. Menyampaikan saran, dan usul secara lisan
maupun tulisan
b. Menolak peraturan karena tidak sesuai dengan
keinginannya
c. Tidak mendukung atau menolak peraturan
perundangan
d. Menolak karena dapat merugikan kepentingannya
12. Perda yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah
daerahada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Perda yang tidak tertulis
dinamakan :
a. Konvesi
b. Konvensitas
c. Konferensi
d. Konfeksi
13. Dalam pemilihan kepala daerah, asas pemilihan
umum yang dipakai adalah :
a. Luber dan tegas
b. Luber dan jurdil
c. Keadilan dan demokratis
d. Kejujuran dan transparasi
14. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berlaku
di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, tetapi juga berlaku di tingkat desa,
dimana kepala desa tidak lagi menjadi bawahan camat, tetapi langsung menjadi
bawahan :
a. BPD
b. Wedono
c. Walikota
d. Bupati
15. Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintah yang mecakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan di bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter, fiscal,
agama, dan kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah
disebut otonomi :
a. Pusat
b. Nyata
c. Luar
d. Daerah
16. Sasaran yang ingin dicapai dalam otonomi
daerah adalah seperti berikut, kecuali
:
a. Mengahabiskan potensi daerah yang bersangkutan
b. Kesetaraan hubungan pusat dan daerah
c. Meningkatkan rasa bangga, demokrasi, dan
kesejahteraan daerah
d. Meningkatkan pelayanan public dan pengembangan
kreatiftas masyarakat
17. Berikut ini merupakan dampak negative dari
pelaksanaan otonomi daerah adalah :
a. Munculnya sikap egosentrisme di daerah
b. Pembangunan di daerah melebihi di pusat
c. Berkembangnya tindak kejahatan di tingkat
pusat
d. Hilangnya koruspi, kolusi, dan nepotisme di
pusat
18. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
daerah diberi kewenangan yang luas dalam hal :
a. Mengelola daerah sesuai potensi yang dliki
b. Politik luar negeri yang bebas aktif
c. Pembuatan kebijakan moneter dan pascal
d. Pembuatan kebijakan dalam bidang hankam
19. Factor pendukung yang menentukan keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah adalah :
a. Kemampuan pejabat daerah dalam mengelola
daerah
b. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga
Negara
c. Pengawaan dari masyarakat lewat media massa
dan lembaga politik
d. Ketersediaan dana dari pemerintah pusat dan
bantuan luar negeri
20. Kebijakan public yang dibuat pemerintah daerah
harus berorientasi pada :
a. Kondisi lingkungan alam daerah
b. Kepentingan rakyat di daerah
c. Kebutuhan pemerintah daerah
d. Kehendak kepala daerah
21. BPD memiliki fungsi seperti berikut ini, kecuali :
a. Menampung aspirasi rakyat
b. Memilih kepala desa
c. Membuatperaturan desa
d. Mengayomi adat istiadat
22. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat adalah sbb, kecuali :
a. Pertahanan dan keamanan
b. Moneter dan fiscal nasional
c. Kesejahteraan dan politik dalam negeri
d. Agama, yustisi, politik luar negeri
23. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintahan diatur dalam UU no 32 tahun 2004 pasal :
a. 10 ayat (3)
b. 10 ayat (4)
c. 13 ayat (2)
d. 13 ayat (3)
24. Urusan secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah
yang bersangkutan merupakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat :
a. Wajib
b. Pilihan
c. Alternatif
d. Wajar
25. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang diatur dalam pasal 18 UU no 32 tahun 2004 antara lain :
a. Pengendalian lingkungan hidup
b. Pelayanan administrasi
c. Pelayanan di bidang ketenagakerjaan
d. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
26. Pemerintah daerah sebagai unsure penyelenggara
pemerintahan daerah terdiri :
a. Dinas daerah dan sekretaris daerah
b. Gubernur, dinas daerah, dan sekretais daerah
c. Bupati atau walikota dan perangkat daerah lainnya
d. Gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah
27. Maksud dan tujuan membuat kebijakan public
adalah sbb, kecuali :
a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melindungi hak masyarakat
c. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
d. Memberikan kekuasaan tanpa batas pada daerah
28. Menaati peraturan daerah berarti menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena hasil musyawarah tsb merupakan :
a. Kebulatan pendapat penyelenggara pemerintah
b. Kesepakatan bersama seluruh rakyat
c. Kebulatan pendapat dari pimpinan daerah
d. Kesepakatan seluruh rakyat melalui wakilnya di
DPRD
29. Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila :
a. Dinyatakan telah berlaku
b. Diajukan atau diputuskan dalam sidang DPRD
c. Diumumkan kepada masyarakat umum
d. Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah
30. Pelaksanaan otonomi daerah disara lebih
memberatkan pemerintah daerah yang :
a. Memiliki jumlah penduduk yang besar
b. Memiliki wilayah yang luas
c. Tidak memiliki sumber pendapatan daerah
d. Wilayahnya tidak memiliki lahan yang cukup
31. Makna kesanggupan berperan serta untuk pelaksanaan
pembangunan adalah :
a. Kesanggupan dalam mengisi pembangunan disegala
bidang
b. Kesediaan membantu pemerintahan dalam
mensukseskan pembangunan nasional
c. Kesdiaan dan kemampuan berperan serta untuk
melaksanakan pembangunan
d. Kepercayaan pada diri sendiri dan kesediaan
dalam pelaksanaan pembangunan
32. Berikut yang bukan merupakan pendapatan asli daerah adalah :
a. Retribusi
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Pajak listrik
33. Peraturan calon independen tentang
bupati/walikota, gubernur bahkan presiden dan wakil presiden yang ternyata
menimbulkan pro dan kontra merupakan tanggung jawab :
a. Presiden
b. MK
c. MA
d. Partai politik
34. Kebijakan yang menyangkut kepentingan orang
banyak disebut kebijakan :
a. Moneter
b. Luar negeri
c. Public
d. Fiscal
35. Peraturan pemerintah no 104 tahun 2004
mengatur tentang :
a. Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Tugas Pembantuan
d. Pinjaman Daerah
36. Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD, kecuali :
a. Memilih anggota MPR yang berasal dari utusan
daerah
b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan
peraturandaerah
c. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah
dan masyarakat
d. Membuat APBD
37. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
a. Pimpinan, komisi, dan panitia anggaran
b. Pimpinan, wakil pimpinan, dan komisi
c. Ketua, komisi, dan panitia khusus
d. Pimpinan, komisi dan panitia ad hoc
38. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan berlaku bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan dalam semangat Negara
:
a. Federasi
b. Kesatuan
c. Serikat
d. Konfederasi
39. Berikut ini adalah daerah provinsi di wilayah
Negara Indonesia yang merupakan hasil pemekaran setelah diberlakukannya UU
pemerintahan daerah yang baru, kecuali :
a. Bangka Belitung
b. Maluku utara
c. NAD
d. Banten
40. Respos masyarakat terhadap sebuah kebijakan
public terbagi tiga, yaitu positif, negatif, dan antisipatif. Respons
masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
a. Menyampaikan saran, dan usul secara lisan
maupun tulisan
b. Menolak peraturan karena tidak sesuai dengan
keinginannya
c. Tidak mendukung atau menolak peraturan
perundangan
d. Menolak karena dapat merugikan kepentingannya
Tidak ada komentar :
Posting Komentar